diskominfo

RANTAU – Dalam upaya memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di Kalimantan Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan akan menyelenggarakan kegiatan Asistensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten/Kota Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung Selasa, (21/7/2026) di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan tersebut bertujuan meningkatkan sinergi sekaligus memperkuat kelembagaan PPID sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah.

Asistensi ini merupakan bagian dari upaya optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik agar penyelenggaraan layanan informasi pada badan publik dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Selain diikuti oleh PPID Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, kegiatan ini juga akan menghadirkan pejabat dari Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri yang akan memberikan pembinaan sekaligus sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Melalui kegiatan ini, setiap pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat mengirimkan PPID beserta dua orang sekretariat atau petugas pelayanan informasi publik untuk mengikuti seluruh rangkaian asistensi. Dengan demikian, kualitas pelayanan informasi publik di daerah diharapkan semakin meningkat serta mampu memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang cepat, tepat, dan transparan.

Kegiatan asistensi ini menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka serta memperkuat kolaborasi antara PPID Provinsi dan PPID Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas