RANTAU,- Dalam rangka meningkatkan peran Forum Anak sebagai agen pelopor dan pelapor berkenaan dengan pencegahan dan penanganan masalah anak, termasuk tindak kekerasan terhadap anak dan perundungan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin menyelenggarakan sosialiasi pembentukan forum anak desa (SOP-Fanda) tahun 2026, bertempat di Aula Sekretariat TP PKK. Senin (09/11/26).

Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas PPPA Hj Marsidah dan dihadiri narasumber Andrian Anwary Dinas PPPA dan KB Provinsi Kalsel serta di hadiri Akhmad Jislan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3A Kabupaten Tapin, para Lurah, forum anak kabupaten, forum anak kelurahan dan desa serta perwakilan OPD terkait lainnya.


Akhmad Jislan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3A Kabupaten Tapin dalam laporannya mengatakan, forum anak berperan sebagai pelopor dan pelapor berkenaan dengan pencegahan dan penanganan masalah anak, termasuk tindak kekerasan terhadap anak dan perundungan. Forum Anak merupakan mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan anak, yang tujuan utamanya untuk menjembatani pemerintah dalam melakukan komunikasi dan interaktif dengan anak di seluruh Indonesia.


Forum Anak Desa dan kelurahan merupakan wadah partisipasi anak yang dibentuk untuk menampung aspirasi, pendapat, kebutuhan, dan kreativitas anak dalam mendukung pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak di tingkat desa maupun kelurahan. Keberadaan Forum Anak Desa dan Kelurahan juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah desa mengenai pentingnya pemenuhan hak anak, pencegahan kekerasan terhadap anak, serta terwujudnya lingkungan yang aman, ramah, dan layak bagi anak.

Sosialisasi pembentukan Forum Anak Desa dan Kelurahan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman pemerintah desa masyarakat, dan anak-anak mengenai pentingnya partisipasi anak dalam pembangunan desa. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesadaran bersama tentang pemenuhan hak anak serta tersedianya wadah bagi anak untuk menyampaikan aspirasi, mengembangkan potensi diri, dan berperan aktif dalam kegiatan yang mendukung perlindungan anak.

Adapun dasar pelaksanaan yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/khususnya Pasal 288 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan//dari kekerasan dan diskriminasi, peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2025/tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak dan  DPA SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak