Rantau,– Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengadakan Konsultasi Publik II untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Binuang Baru dan RDTR Waduk Tapin, Selasa (26/11/2024)
Acara ini berlangsung di Aula Tamasa, dan Diibuka secara resmi oleh Pj Bupati Tapin M. Syarifuddin Mpd dengan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, masyarakat, dan perwakilan instansi terkait.
Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari masyarakat serta stakeholders mengenai rencana pengembangan wilayah yang akan dituangkan dalam dokumen RDTR. RDTR Binuang Baru dan RDTR Waduk Tapin menjadi perhatian penting karena keduanya memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Tapin.
Dalam sambutannya, Pj.Bupati Tapin menyampaikan bahwa RDTR merupakan instrumen penting untuk mengarahkan pembangunan wilayah sesuai dengan potensi dan kebutuhan setempat. “Konsultasi publ~ik ini adalah bagian dari tahapan penyusunan RDTR yang melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga dokumen yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi bersama,” jelasnya.
Berbagai isu strategis dibahas dalam konsultasi ini, termasuk pengembangan kawasan permukiman, penataan ruang hijau, pengelolaan air di sekitar Waduk Tapin, serta optimalisasi potensi ekonomi kawasan Binuang Baru sebagai pusat pertumbuhan baru.Pj
RANTAU,- Ketua Kwarcab Pramuka Kabupaten Tapin H Yamani yang diwakili Ketua Mabiran Zaul Rahman membuka secara resmi musyawarah ranting Kwartir Ranting Pramuka Kecamatan...
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksa...
Rantau,- Tasyakuran Program 100 Hari Kerja Bpk. H. YAMANI, S. Ak. MM danBpk H.JUANDA yang bertempat di depan Kantor Desa Salam Babaris sekaligus peresmian Kantor De...
RANTAU,- PLT Kepala Dinas Sosial H Syafrudin SIP membuka kegiatan bimbingan teknis penguatan peran, tugas dan fungsi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dalam pe...